Pemangkasan Anggaran Daerah & Kenaikan Pajak Lokal
Sejak pertengahan tahun 2025, pemerintah pusat melalui kebijakan efisiensi telah memangkas dana alokasi daerah secara signifikan. Salah satu langkah kontroversial adalah Pemangkasan anggaran alokasi transfer ke daerah (DAU/DAK) hingga hampir seperempat dari total anggaran daerah pada tahun berikutnya. Reuters
Akibatnya, banyak pemerintah provinsi dan kabupaten menghadapi kekurangan dana operasional. Beberapa kepala daerah mengumumkan kenaikan pajak dan retribusi lokal sebagai kompensasi. Di Pati (Jawa Tengah), misalnya, terjadi protes publik saat pemerintah menaikkan pajak tanah dan retribusi pasar hingga 250 %. Demonstrasi mewarnai kantor pemerintahan setempat, dan aparat sempat membubarkan massa dengan gas air mata.Reuters
Reaksi keras masyarakat muncul di berbagai daerah. Warga menilai kebijakan pemangkasan dan kenaikan pajak lokal merugikan rakyat kecil yang sudah kesulitan ekonomi. Beberapa tokoh pemerintah daerah menyatakan bahwa mereka “tidak punya pilihan”, karena pendanaan pusat telah dibatasi.Reuters
Akibat dari pemangkasan ini tak hanya soal pajak — beberapa proyek infrastruktur penting di daerah ditunda atau dibekukan. Kementerian Pekerjaan Umum (PUPR) terpaksa menunda sejumlah proyek jalan tol, jembatan, dan irigasi. Berdasarkan catatan publik, 21 proyek pembangunan ditunda sebagai bagian dari efisiensi anggaran 2025.PwC
Ketegangan antara pusat dan daerah meningkat, karena kebijakan pemusatan anggaran dinilai mengikis otonomi daerah dan memperberat beban rakyat di tingkat lokal.
Defisit APBN & Situasi Keuangan Negara
Pada periode Januari hingga Agustus 2025, pemerintah mencatat defisit anggaran sebesar Rp 321,6 triliun, setara dengan 1,35 % dari Produk Domestik Bruto (PDB).Reuters Pendapatan negara pada periode ini tercatat sebesar Rp 1.639 triliun, turun sekitar 7,8 % dibanding periode yang sama tahun lalu, sementara belanja negara mencapai Rp 1.960 triliun.Reuters
Menteri Keuangan menyatakan bahwa realisasi belanja sampai akhir tahun harus dipercepat agar target belanja negara bisa tercapai. Jika tidak, sejumlah program prioritas berisiko tertunda.Reuters
Defisit ini memberi tekanan pada ruang fiskal pemerintah: harus ekstra hati-hati agar stimulus tambahan dan belanja publik tidak mendorong defisit melewati batas aman dan memicu kenaikan utang jangka panjang.
Konflik Kebijakan Pemangkasan anggaran: Efisiensi vs Stimulus
Di satu sisi, pemerintah melancarkan instruksi pemotongan anggaran melalui Presidential Instruction Number 1 of 2025 yang mengamanatkan efisiensi negara dan daerah senilai Rp 306,69 triliun.Wikipedia Kebijakan ini menyasar pengurangan pengeluaran nonesensial, penghematan perjalanan dinas, penghapusan kegiatan seremonial, dan penundaan proyek-proyek pembangunan.Indonesia at Melbourne+1
Namun di sisi lain, pemerintah juga merancang stimulus ekonomi untuk kuartal IV agar konsumsi tidak kolaps dan pertumbuhan bisa tetap terjaga. Langkah-langkah seperti bantuan sosial, subsidi transportasi, dan insentif bagi sektor usaha akan dibiayai sebagian dari kondisi keuangan yang sedang ditekan.
Kedua kebijakan tersebut berpotensi saling bertentangan jika tidak diseimbangkan: stimulus memperkuat permintaan, sementara efisiensi membatasi belanja publik — keseimbangan makro menjadi tantangan utama.
Peran Neraca Perdagangan & Ekspor setelah Pemangkasan anggaran
Salah satu penopang kestabilan ekonomi Indonesia adalah neraca perdagangan positif. Pada Agustus 2025 tercatat surplus perdagangan terbesar dalam hampir tiga tahun, mencapai USD 5,49 miliar, sebagian besar karena menurunnya impor.Reuters Meskipun ekspor melambat, surplus tetap terjaga karena impor menyusut lebih signifikan.Reuters
Tren surplus ini menunjukkan bahwa sektor ekspor — utamanya komoditas seperti sawit, tambang, dan logam — masih menjadi tumpuan ekonomi nasional. Namun tantangannya adalah menjaga agar surplus ini tidak redup seiring lemahnya permintaan global.
Selain itu, ekspor non-komoditas mulai menunjukkan pertumbuhan: misalnya ekspor ke AS meningkat sebelum pengenaan bea masuk baru, dan produk manufaktur mulai diekspor lebih agresif.Reuters
Surplus perdagangan dan ekspor yang kuat adalah salah satu penyangga agar defisit fiskal dan pemangkasan belanja tidak memicu guncangan eksternal yang lebih besar.
Rekomendasi Untuk Kebijakan Pemangkasan anggaran Ekonomi Ke Depan
-
Prioritaskan efisiensi belanja yang berbasis hasil (output-based)
Pemotongan anggaran harus diarahkan ke pos yang paling tidak produktif, bukan yang langsung menyentuh pelayanan dasar. -
Stimulus diarahkan ke sektor produktif & wilayah tertinggal
Bantuan dan insentif agar menyasar usaha mikro, daerah tertinggal, dan sektor padat karya agar efek multiplier lebih besar. -
Optimalkan pendapatan pajak daerah tanpa membebani rakyat miskin
Kenaikan pajak lokal harus mempertimbangkan daya beli masyarakat dan sebaiknya menambah nilai tambah lokal. -
Sinergi kebijakan pusat-daerah & transparansi anggaran
Mekanisme koordinasi harus diperjelas agar kebijakan pusat tidak secara langsung memundurkan daerah. -
Jaga stabilitas eksternal melalui ekspor & neraca perdagangan
Dorong diversifikasi ekspor, nilai tambah komoditas, dan proteksi strategis agar surplus tetap berkelanjutan. -
Pemantauan makro & penyesuaian kebijakan responsif
Data inflasi, pertumbuhan, defisit dan neraca perdagangan harus digunakan untuk menyesuaikan stimulus atau efisiensi tambahan sesuai perkembangan.
Penutup
Kebijakan pemangkasan anggaran besar-besaran di satu sisi, dan stimulus tambahan di sisi lain, menunjukkan betapa kompleksnya kondisi ekonomi Indonesia 2025. Defisit APBN, tekanan nilai tukar, dan tuntutan rakyat menuntut agar pemerintah sangat cermat dalam menyusun kebijakan makroekonomi.
Neraca perdagangan yang surplus memberi ruang bernapas, tetapi itu bukan jaminan lepas dari risiko. Ke depan, kunci keberhasilan terletak pada keseimbangan antara efisiensi dan stimulus, antara pusat dan daerah, antara kebutuhan rakyat dan kewajiban fiskal negara.
Kalau kamu mau, aku bisa buat versi lengkap artikel ini (≥ 1.500 kata) dengan data tiap provinsi, contoh daerah yang protes pajak, dan simulasi skenario ekonomi. Mau aku susun versi panjangnya?
Referensi
-
Reuters – Indonesia Jan-Aug budget deficit at 1.35% of GDP Reuters
-
Reuters – Indonesia’s regional budget cuts set to spur more local tax hikes Reuters
-
Reuters – 21 projects to be affected by budget efficiency in 2025 PwC
-
Wikipedia – Presidential Instruction Number 1 of 2025 Wikipedia
-
Reuters – Indonesia’s exports rise again in June Reuters
-
Reuters – Indonesia regrets EU’s move to appeal on WTO biodiesel ruling
